Trump Membuka Peluang Kembali Bergabung Ke TPP

Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali membuka peluang bagi Amerika Serikat untuk bergabung dalam Kerja Sama Trans Pasifik atau TPP walaupun sebelumnya dirinya telah memutuskan untuk menarik keikutsertaan Amerika Serikat dalam kerjasama perdagangan bebas tersebut.

"Akan kembali bergabung dengan TPP jika kesepakatan yang berada didalam lebih baik daripada yang ditawarkan kepada Presiden Obama," kata Trump melalui akun Twitter pribadi miliknya.

Melanjut twit nya tersebut, Trump menuliskan bahwa dirinya saat ini telah memiliki kesepakatan bilateral dengan enam dari sebelas negara yang berada dalam TPP akan tetapi pemerintah Amerika tengah berupaya untuk membuat kesepakatan penting dengan negara penting dalam TPP sekaligus sekutu mereka di Asia Timur, Jepang.

Trump Membuka Peluang Kembali Bergabung Ke TPP

Senator dari Partai Republik, Ben Sasse mengonfirmasi bahwa Trump telah mempertimbangkan langkah ini sejak beberapa bulan terakhir. "Presiden menyampaikan bahwa dirinya meminta Larry Kudlow yang merupakan Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan Robert Lightizer yang merupakan Perwakilan Dagang Amerika Serikat untuk mengkaji kembali kemungkinan bergabung dengan kerjasama TPP," kata Sasse.

Menurut Sasse, Trump beranggapan jika Amerika akan lebih mudah masuk kedalam TPP jika 11 negara yang saat ini menjadi anggotanya bersinergi.

"Kami mungkin lebih mudah untuk bergabung dengan TPP bila 11 negara lainnya telah bergabung dan kami menjadi pihak ke-12 dalam negosiasi ini. Hal ini dapat memangkas proses yang lama untuk masuk dalam TPP," kata Sasse.

Pernyataan Sasse tersebut dikonfirmasi oleh Juru Bicara Gedung Putih, Lindsay Waters yang menyatakan bahwa Trump memutuskan keluar dari TPP karena perjanjian yang di capai ketika pemerintahan Presiden Obama tersebut terlihat tidak adil untuk pekerja beserta petani Amerika Serikat.

"Presiden terus mengatakan bahwa dirinya sangat terbuka terhadap kesepakatan yang lebih baik dan saling menguntungkan termasuk ketika dirinya berpidato di Davos yang meminta Lighthizer dan Kudlow untuk mengkaji kembali kesepakatan yang lebih baik yang dapat dicapai dalam TPP," katanya.

Kicauan Trump ini menjadi salah satu perubahan sikap dari miliuner properti tersebut yang dimana dirinya langsung menarik Amerika Serikat keluar dari TPP 1 minggu setelah dirinya dilantik pada Januari 2017.

Nasib TPP awalnya dipertanyakan karena volume perdagangan antara negara yang tersisa tidak mencapai seperempat nilai yang dapat di capai ketika Amerika Serikat bergabung didalamnya. Indonesia juga sempat tertarik untuk bergabung di TPP akan tetapi dengan Amerika Serikat keluar, Pemerintah Jokowi menarik diri karena kehilangan potensi pasar yang berada dalam TPP.

Pentagon Dukung Presiden Trump Mengirim Militer Ke Perbatasan Meksiko

Departemen Pertahanan Amerika Serikat, Pentagon memberi pernyataan mendukung keinginan Presiden Donald Trump untuk membentuk badan baru yang bertugas untuk mengamankan perbatasan Meksiko dengan mengirim pasukan militer Garda Nasional.

Badan baru ini adalah bentuk sel dukungan keamanan perbatasan akan menyalurkan informasi antara Departemen Keamanan Dalam Negeri dengan Pentagon. Departemen Keamanan Dalam Negeri tersebut merupakan badan yang menangani keamanan perbatasan.

"Sel akan bertahan untuk masa mendatang, untuk memastikan kami meningkatkan kapasitas kami untuk memenuhi tujuan keamanan perbatasan yang ingin di terapkan oleh presiden," kata juru bicara Pentagon, Dana White.

Pentagon Dukung Presiden Trump Mengirim Militer Ke Perbatasan Meksiko

Trump pada hari Rabu lalu memerintahkan pengerakan militer Garda Nasional ke perbatasan Amerika Serikat dengan Meksiko untuk menghadapi arus imigras illegal yang berasal dari Meksiko.

Masalah utama dari pergerakan Garda Nasional dikarenakan Garda Nasional berada di bawah kontrol gubernur negara bagian. Untuk perbatasan Amerika Serikat - Meksiko terdapat 4 negara bagian sehingga dibutuhkan koordinasi dari Pentagon dengan para negara bagian untuk menggerakan Garda Nasional.

"Upaya Garda Nasional akan mencakup penerbangan, pengawasan, teknik, komunikasi, pemeliharaan kendaraan dan dukungan logistik," kata White.

Sejauh ini, pejabat Pentagon belum menghitung berapa banyak pasukan yang akan diterjunkan di perbatasan. Skema operasi yang akan digunakan seperti apakah Garda Nasional akan dipersenjatai, kapan akan di gerakan dan berapa lama durasi akan berada di perbatasan masih belum dibahas sejauh ini.

Di lain sisi, White membantah terdapat mis koordinasi atau komunikasi antara Trump dengan Pentagon. "Komunikasi antara Presiden Trump dengan Departemen Pertahanan sudah sangat jelas," kata White.

Trump sudah memberikan isyarat untuk mengerahkan militer pada awal pekan ini setelah menerima laporan adanya karavan yang menyelendupkan banyak imigran dari Meksiko. "Sampai kita memiliki tembok dan keamanan yang cukup maka kita membuka opsi menghadirkan militer di perbatasan kita," kata Trump.

Rencana pengerahan militer ini menimbulak polemik karena dalam undang-udang, tentara dan ranting militer yang dimana tidak mengizikan pengerahan militer dalam menegakan hukum sipil di Amerika Serikat kecuali hal ini mendapatkan izin dari Kongres.

AS Menolak Rencana Investigasi Bentrokan Di Jalur Gaza

Amerika Serikat kembali memveto rancangan kesepakatan Dewan Keamanan PBB yang ingin melakukan investigasi pada bentrokan di Jalur Gaza yang menewaskan 16 orang. Bentrokan berdarah tersebut terjadi setelah ribuan penduduk Palestina menggelar unjuk rasa di perbatasan Palestina - Israel pada Jumat lalu.

Selain menelan 16 korban jiwa, sekitar 1.400 orang mengalami luka-luka dalam bentrokan. Tidak hanya efek gas air mata, korban juga mengalami luka bakar dan juga peluru karet.

AS Menolak Rencana Investigasi Bentrokan Di Jalur Gaza

Kuwait, yang merupakan satu-satunya negara Arab dalam Dewan Keamanan PBB mengusulkan untuk dilakukan investigasi yang transparan dan independen. Dalam rancangan tersebut di sebutkan bahwa keprihatinan besar setelah bentrokan di Jalur Gaza.

Jika semua anggota Dewan Keamanan PBB menyetujui rencana ini maka diharapkan akan terdapat solusi atas ketegangan antara Israel dan Palestina yang terjadi akhir-akhir ini.

Amerika Serikat yang merupakan Dewan Keamanan Tetap PBB yang memiliki hak veto menyatakan keberatan dengan rencana tersebut. Walaupun keberatan, perwakilan AS di PBB tidak menjelaskan lebih lanjut alasan mengapa mereka keberatan.

Bentrokan terjadi setelah penduduk Palestina melakuakn demonstrasi menuntut hak bagi kerabat mereka yang mengungsi atau diusir oleh Israel dapat pulang ke Palestina.

Palestina menuduh Israel menggunakan tindakan represif untuk menghadapi aksi ini. Dilain pihak, militer Israle, IDF menyatakan bahwa protes ini merupakan kedok dari pihak militan Hamas untuk mencoba menembus perbatasan dan melakukan serangan.