Friday, April 13, 2018

Trump Membuka Peluang Kembali Bergabung Ke TPP

Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali membuka peluang bagi Amerika Serikat untuk bergabung dalam Kerja Sama Trans Pasifik atau TPP walaupun sebelumnya dirinya telah memutuskan untuk menarik keikutsertaan Amerika Serikat dalam kerjasama perdagangan bebas tersebut.

"Akan kembali bergabung dengan TPP jika kesepakatan yang berada didalam lebih baik daripada yang ditawarkan kepada Presiden Obama," kata Trump melalui akun Twitter pribadi miliknya.

Melanjut twit nya tersebut, Trump menuliskan bahwa dirinya saat ini telah memiliki kesepakatan bilateral dengan enam dari sebelas negara yang berada dalam TPP akan tetapi pemerintah Amerika tengah berupaya untuk membuat kesepakatan penting dengan negara penting dalam TPP sekaligus sekutu mereka di Asia Timur, Jepang.
Trump Membuka Peluang Kembali Bergabung Ke TPP
Trump Membuka Peluang Kembali Bergabung Ke TPP

Senator dari Partai Republik, Ben Sasse mengonfirmasi bahwa Trump telah mempertimbangkan langkah ini sejak beberapa bulan terakhir. "Presiden menyampaikan bahwa dirinya meminta Larry Kudlow yang merupakan Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan Robert Lightizer yang merupakan Perwakilan Dagang Amerika Serikat untuk mengkaji kembali kemungkinan bergabung dengan kerjasama TPP," kata Sasse.

Menurut Sasse, Trump beranggapan jika Amerika akan lebih mudah masuk kedalam TPP jika 11 negara yang saat ini menjadi anggotanya bersinergi.

"Kami mungkin lebih mudah untuk bergabung dengan TPP bila 11 negara lainnya telah bergabung dan kami menjadi pihak ke-12 dalam negosiasi ini. Hal ini dapat memangkas proses yang lama untuk masuk dalam TPP," kata Sasse.

Pernyataan Sasse tersebut dikonfirmasi oleh Juru Bicara Gedung Putih, Lindsay Waters yang menyatakan bahwa Trump memutuskan keluar dari TPP karena perjanjian yang di capai ketika pemerintahan Presiden Obama tersebut terlihat tidak adil untuk pekerja beserta petani Amerika Serikat.

"Presiden terus mengatakan bahwa dirinya sangat terbuka terhadap kesepakatan yang lebih baik dan saling menguntungkan termasuk ketika dirinya berpidato di Davos yang meminta Lighthizer dan Kudlow untuk mengkaji kembali kesepakatan yang lebih baik yang dapat dicapai dalam TPP," katanya.

Kicauan Trump ini menjadi salah satu perubahan sikap dari miliuner properti tersebut yang dimana dirinya langsung menarik Amerika Serikat keluar dari TPP 1 minggu setelah dirinya dilantik pada Januari 2017.

Nasib TPP awalnya dipertanyakan karena volume perdagangan antara negara yang tersisa tidak mencapai seperempat nilai yang dapat di capai ketika Amerika Serikat bergabung didalamnya. Indonesia juga sempat tertarik untuk bergabung di TPP akan tetapi dengan Amerika Serikat keluar, Pemerintah Jokowi menarik diri karena kehilangan potensi pasar yang berada dalam TPP.

Duterte Ucapkan Permintaan Maaf Ke Suu Kyi Terkait Komentar Genosida Rohingya

Presiden Filipina, Rodrigo Duterte menyampaikan permintaan maaf kepada pemimpin De Facto Myanmar, Aung San Suu Kyi terkait komentar nya yang menyebutkan kekerasan di Rakhine yang menimpa Rohingya adalah genosida.

"Saya meminta maaf kepada Anda tetapi jika Anda menyadari bahwa pernyataan saya sesungguhnya adalah satir," kata Duterte.

Duterte merujuk pada pernyataannya 5 April lalu yang menyampaikan rasa iba kepada Rohingya dan menawarkan komunitas minoritas muslim tersebut untuk mengungsi ke Filipina.
Duterte Ucapkan Permintaan Maaf Ke Suu Kyi Terkait Komentar Genosida Rohingya
Duterte Ucapkan Permintaan Maaf Ke Suu Kyi Terkait Komentar Genosida Rohingya

Juru bicara pemerintahan Myanmar, Zaw Htay menyampaikan kecaman terhadap pernyataan dari Duterte dan menyebut bahwa Duterte hanya beretorika tanpa adanya pertimbangan dan data fakta.

Duterte mengatakan bahwa dirinya hanya ingin mengadaptasi temuan dari beberapa kelompok pengamat yang menyebutkan bahwa terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Myanmar terhadap kelompok minoritas Rohingya.

Maksd utama dari komentar Duterte adalah untuk mengkritik Eropa yang hanya mengecam Myanmar tanpa turut melakukan tindakan yang nyata. "Apakah Anda memiliki rencana untuk memberikan tempat yang aman bahkan hanya sementara untuk mereka yang Anda anggap sebagai korban perang," kata Duterte.

Duterte sendiri menyatakan kesiapan nya untuk menerima pengungsi Rohingya dengan berkata. "Saya siap untuk menerima bagian dari tanggung jawab ini sebagai dasar atas nama kemanusiaan," kata Duterte.

Hingga saat ini terdapat 700 ribu pengungsi Rohingya yang kabur ke Bangladesh yang hidup di tengah ketidakpastian.

Myanmar dan Bangladesh sendiri telah mencapai kesepakatan pemulangan Rohingya ke Myanmar akan tetapi proses ini terhambat karena persyaratan yang ketat ditambah dengan para pengungsi yang tidak ingin kembali tanpa adanya jaminan keamanan.


Monday, April 9, 2018

Mantan Presiden Brazil Jalani Malam Pertama Di Penjara

Mantan Presiden Brazil, Luiz Inacio Lula da Silva menjalani malam pertama masa hukumannya di penjara setelah divonis bersalah dalam kasus korups. Sementara itu, para pendukung sang presiden yang menjabat dari tahun 2003-2011 ini berharap sang presiden dapat dibebaskan dengan protes dan juga upaya di pengadilan.

Pemenjaraan Lula, presiden pertama Brazil yang berasal dari kelas pekerja membuat pemilihan umum pada bulan Oktober ini semakin terbuka karena sang mantan presiden yang kembali mencalonkan diri di survei sebagai calon kandidat paling populer dan berpotensi untuk memenangkan pemilihan akan tetapi vonis ini kemungkinan akan membuat dirinya tidak dapat ikut bersaing dalam pemilu ini.
Mantan Presiden Brazil Jalani Malam Pertama Di Penjara
Mantan Presiden Brazil Jalani Malam Pertama Di Penjara

Pekan ini, Mahkamah Agung diberitakan akan kembali melakukan peninjauan terhadap vonis yang diterima Lula pada tahun 2016 lalu yang menyatakan bahwa terpidana dapat memulai masa hukuman jika vonis dipertahankan dalam banding pertama. Atas putusan inilah, hakim memutuskan bahwa Lula telah dapat di penjara. Jika putusan ini dicabut maka, Lula akan dibebaskan kembali.

Sejumlah hakim di pengadilan tinggi meminta pencabutan putusan ini dalam beberapa pekan terakhir. Para pengkritik menebut langkah ini dapat menjadi pukulan telak bagi upaya antikorups di Brazil yang belum pernah terjadi dalam empat tahun terakhir.

Proses banding di pengadilan Brazil biasanya dapat berlangsung bertahun-tahun atau beberapa dekade dikarenakan sistem hukum yang rumit sehingga secara tidak langsung pihak berpekara yang memiliki cukup uang untuk membayar pengacara dan terus mengajukan pembelaan.

Lula sendiri, menyerahkan diri pada polisi pada Sabtu malam untuk mengakhiri ketegangan yang telah berlangsung seharian terkait apakah Lula harus ditahan atau tidak.

Melalui televisi, warga Brazil menonton gambar konvo mobil polisi yang membawa Lula ke bandara Sao Paulo sebelum diterbangkan Curitiba untuk menjalani hukuman.

Dirinya sendiri menghabiskan malam pertama dari masa hukuman 12 tahun di sebuah sel khusus seluar 15 meter persegi di markas besar polisi federal Curitiba dimana sebagian besar politikus dan pengusahan besar yang terkait kasus korupsi menjalani hukuman.

Lula sendiri tidak diizinkan untuk berhubungan dengan oranglain yang juga di tahan di dalam sel tersebut termasuk mantan menteri keuangan yang menjabat pada masa kepemimpinannya, Antonia Palocci.


Thursday, April 5, 2018

Kembali Gempur Gaza, Angkatan Laut Israel Tewaskan Warga Palestina

Kementerian Kesehatan Palestina menyatakan bahwa 1 warganya tewas dalam serangan udara Israel di perbatasan Gaza pada Kamis, 5 April 2018. Serangan udara ini dilakukan ditengah ketegangan antara kedua pihak menjelang protes baru di wilayah tersebut.

Kementerian tersebut menyebut bahwa korban bernama Mujahid al-Khudari yang meninggal dunia di Rumah Sakit Shifa, Kota Gaza setelah menjadi incaran serangan Israel didekat perbatasan karena di sinyalir sebagai provokator dan terhubung sebagai salah satu militan Hamas.
Kembali Gempur Gaza, Angkatan Laut Israel Tewaskan Warga Palestina
Kembali Gempur Gaza, Angkatan Laut Israel Tewaskan Warga Palestina

Militer Israel sendiri menyatakan bahwa serangan udara tersebut menargetkan para teroris bersenjata didekat pagar perbatasan. Pernyataan tersebut tidak menjelaskan apakah serangan dilakukan melalui pesawat nirawak atau bukan.

Angkatan Bersenjata Israel menyatakan bahwa IDF tidak akan membiarkan keamanan warga sipil Israel terusik. Secara terpisah, Kementerian Kesehatan mengumumkan seorang korban tewas lainnya disebabkan oleh bentrokan dalam protes puluhan ribu orang pada Jumat lalu.

Shadi al-Kashif ditempat pada bagian kepala di dekat perdebatan di selatan Gaza dan mengalami kondisi kritis selama beberapa hari sebelum akhirnya tewas.

Korban ini jiwa ini membuat jumlah korban jiwa di pihak Palestina mencapai 18 orang sedangkan Israel tidak mengumumkan jumlah korban dari pihak Israel.

Israel kini dihadapkan pada seruan investigasi independen dari Uni Eropa dan Sekjen PBB, Antonio Guterres atas benturan kekerasan yang terjadi antara militer Israel dan warga Palestina..

Pentagon Dukung Presiden Trump Mengirim Militer Ke Perbatasan Meksiko

Departemen Pertahanan Amerika Serikat, Pentagon memberi pernyataan mendukung keinginan Presiden Donald Trump untuk membentuk badan baru yang bertugas untuk mengamankan perbatasan Meksiko dengan mengirim pasukan militer Garda Nasional.

Badan baru ini adalah bentuk sel dukungan keamanan perbatasan akan menyalurkan informasi antara Departemen Keamanan Dalam Negeri dengan Pentagon. Departemen Keamanan Dalam Negeri tersebut merupakan badan yang menangani keamanan perbatasan.

"Sel akan bertahan untuk masa mendatang, untuk memastikan kami meningkatkan kapasitas kami untuk memenuhi tujuan keamanan perbatasan yang ingin di terapkan oleh presiden," kata juru bicara Pentagon, Dana White.
Pentagon Dukung Presiden Trump Mengirim Militer Ke Perbatasan Meksiko
Pentagon Dukung Presiden Trump Mengirim Militer Ke Perbatasan Meksiko

Trump pada hari Rabu lalu memerintahkan pengerakan militer Garda Nasional ke perbatasan Amerika Serikat dengan Meksiko untuk menghadapi arus imigras illegal yang berasal dari Meksiko.

Masalah utama dari pergerakan Garda Nasional dikarenakan Garda Nasional berada di bawah kontrol gubernur negara bagian. Untuk perbatasan Amerika Serikat - Meksiko terdapat 4 negara bagian sehingga dibutuhkan koordinasi dari Pentagon dengan para negara bagian untuk menggerakan Garda Nasional.

"Upaya Garda Nasional akan mencakup penerbangan, pengawasan, teknik, komunikasi, pemeliharaan kendaraan dan dukungan logistik," kata White.

Sejauh ini, pejabat Pentagon belum menghitung berapa banyak pasukan yang akan diterjunkan di perbatasan. Skema operasi yang akan digunakan seperti apakah Garda Nasional akan dipersenjatai, kapan akan di gerakan dan berapa lama durasi akan berada di perbatasan masih belum dibahas sejauh ini.

Di lain sisi, White membantah terdapat mis koordinasi atau komunikasi antara Trump dengan Pentagon. "Komunikasi antara Presiden Trump dengan Departemen Pertahanan sudah sangat jelas," kata White.

Trump sudah memberikan isyarat untuk mengerahkan militer pada awal pekan ini setelah menerima laporan adanya karavan yang menyelendupkan banyak imigran dari Meksiko. "Sampai kita memiliki tembok dan keamanan yang cukup maka kita membuka opsi menghadirkan militer di perbatasan kita," kata Trump.

Rencana pengerahan militer ini menimbulak polemik karena dalam undang-udang, tentara dan ranting militer yang dimana tidak mengizikan pengerahan militer dalam menegakan hukum sipil di Amerika Serikat kecuali hal ini mendapatkan izin dari Kongres.

Sunday, April 1, 2018

Survei : Warga Perancis Ingin Pemerintah Mengusir Teroris dan Ajaran Salafi

Mayoritas warga Perancis ingin pemerintah Perancis mengusir para warga muslim yang disinyalir dan masuk kedalam daftar orang yang di curigai oleh badan intelijen memiliki pandangan ekstremis.

Warga Perancis juga mendukung pelarangan Islam Salafi yang memiliki ajaran yang konservatif dan juga mengajarkan para pengikutnya untuk melakukan jihad.

Pandangan ini di peroleh dari sebuah survey yang di adakan setelah serangkaian serangan teroris yang terjadi kembali di negeri mode tersebut.

Kubu sayap kana yang merupakan lawan dari Emmanuel Macron sebelumnya mengkritik presiden yang terlihat lemah dalam sektor keamanan dan mengisyarakat terdapat dukungan masyarakat terhadap langkah yang menyasar mesjid, ulama dan warga asing yang memberikan ceramah atau kotbah yang berisi kebencian dan mengajak melakukan jihad dengan melancarkan aksi teror di Perancis.
Survei : Warga Perancis Ingin Pemerintah Mengusir Teroris dan Ajaran Salafi
Survei : Warga Perancis Ingin Pemerintah Mengusir Teroris dan Ajaran Salafi

Jajak pendapat ini diadakan oleh Odoxa yang menunjukan 87 persen warga Perancis ingin agar orang yang disinyalir menjadi radikal karena agama agar segera di tahan atau di usir dari Perancis dan 88 persen mendukung larangan Islam Salafi.

Survei lain yaitu Elabe memperlihatkan bahwa 80 persen mendukung pengusiran dan juga penahanan warga asing yang radikal sementara itu lebih dari setengah responden mengatakan bahwa Presiden Macron belum berbuat hal yang siginifikan melawan terorisme.

Presiden Macron sesungguhnya berniat untuk mengubah hubungan antara muslim di negara itu dengan pemerintahan sekuler walaupun dirinya bukan presiden pertama Perancis merencanakan hal tersebut.

Pada akhir tahun 1980-an, pemerintah Perancis telah mencoba membangun Islam Perancis yang liberal dan bisa membantu mengintegrasikan pandangan tersebut kedalam masyarakat yang sekular. Isu ini kembali mencuat setelah seorang keturunan Maroko yang telah menjadi warga Perancis membunuh empat orang pada 23 Maret lalu dan menyatakan kesetiaan pada ISIS.

Sejak awal tahun 2015, warga Perancis tewas karena serangan terorisme dari kelompok militan dan warga asing yang terinspirasi pada ISIS telah mencapai 240 orang.

Islam Salafi yang menjadi ideologi dari ISIS merupakan aliran yang dinilai menerjemahkan Islam secara literal. Pandangan ini beranggapan bahwa Muslim harus mempratikan Islam seperti abad ketujuh, menolak semua aspek kehidupan modern barat dan memerangi kaum kafir.

Para politikus oposisi seperti Laurent Wauquiez dan Marine Le Pen yang merupakan ketua dari oposisi kanan jauh menuntut pemerintah untuk menerapkan pengawasan hingga penahanan terhadap individu yang masuk kedalam daftar tersebut.

AS Menolak Rencana Investigasi Bentrokan Di Jalur Gaza

Amerika Serikat kembali memveto rancangan kesepakatan Dewan Keamanan PBB yang ingin melakukan investigasi pada bentrokan di Jalur Gaza yang menewaskan 16 orang. Bentrokan berdarah tersebut terjadi setelah ribuan penduduk Palestina menggelar unjuk rasa di perbatasan Palestina - Israel pada Jumat lalu.

Selain menelan 16 korban jiwa, sekitar 1.400 orang mengalami luka-luka dalam bentrokan. Tidak hanya efek gas air mata, korban juga mengalami luka bakar dan juga peluru karet.
AS Menolak Rencana Investigasi Bentrokan Di Jalur Gaza
AS Menolak Rencana Investigasi Bentrokan Di Jalur Gaza

Kuwait, yang merupakan satu-satunya negara Arab dalam Dewan Keamanan PBB mengusulkan untuk dilakukan investigasi yang transparan dan independen. Dalam rancangan tersebut di sebutkan bahwa keprihatinan besar setelah bentrokan di Jalur Gaza.

Jika semua anggota Dewan Keamanan PBB menyetujui rencana ini maka diharapkan akan terdapat solusi atas ketegangan antara Israel dan Palestina yang terjadi akhir-akhir ini.

Amerika Serikat yang merupakan Dewan Keamanan Tetap PBB yang memiliki hak veto menyatakan keberatan dengan rencana tersebut. Walaupun keberatan, perwakilan AS di PBB tidak menjelaskan lebih lanjut alasan mengapa mereka keberatan.

Bentrokan terjadi setelah penduduk Palestina melakuakn demonstrasi menuntut hak bagi kerabat mereka yang mengungsi atau diusir oleh Israel dapat pulang ke Palestina.

Palestina menuduh Israel menggunakan tindakan represif untuk menghadapi aksi ini. Dilain pihak, militer Israle, IDF menyatakan bahwa protes ini merupakan kedok dari pihak militan Hamas untuk mencoba menembus perbatasan dan melakukan serangan.